DASAR HUKUM BERDIRINYA ORGANISASI MAHASISWA DI IAIN/PTAI

DASAR HUKUM BERDIRINYA ORGANISASI MAHASISWA DI IAIN/PTAI

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Dj.I/253/2007

TENTANG

PEDOMAN UMUMORGANISASI KEMAHASISWAAN

PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan peningkatan kepemimpinan,

penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan

mahasiswa di Perguruan Tinggi Agama Islam, perlu

disusun Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan;

b. bahwa perkembangan kehidupan kemahasiswaan

adalah bagian integral dalam sistem pendidikan

nasional sebagai kelengkapan kegiatan kurikuler;

c. bahwa organisasi kemahasiswaan perlu ditingkatkan

peranannya sebagai perangkat perguruan tinggi dan

sebagai warga sivitas akademika;

d. bahwa perkembangan pengembangan organisasi

kemahasiswaan perlu disesuaikan dengan

pelaksanaan reformasi di bidang pendidikan serta

tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global pada

masa mendatang;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf

d perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Pendidikan Islam tentang Pedoman Umum

Organisasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Agama

Islam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang

Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang

Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan;

4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000

tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen

Agama.

Memperhatikan : 1. Hasil pertemuan Pembantu Rektor dan Pembantu

Ketua Bidang Kemahasiswaan UIN/ IAIN/ STAIN

se-Indonesia di STAIN Malang tanggal 28 s.d. 30 Juli

2003;

2. Lokakarya Penyusunan Pedoman Pembinaan

Kemahasiswaan Perguruan Tinggi di UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta tanggal 19 s.d. 20 September

2005;

3. Pertemuan Ketua Pusat Jaringan Pembina

Kemahasiswaan, Koordinator Wilayah A, B, C dan

Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan UIN

Ala’udin Makassar bersama Direktur Pendidikan

Tinggi Islam di Kantor Departemen Agama RI tanggal

2 Agustus 2006;

4. Hasil Pertemuan Pembantu Rektor, Pembantu Ketua

dan Pembantu Dekan Fakultas Agama Islam (FAI)

bidang Kemahasiswaan di Hotel Mercure Jakarta

tanggal 7 s.d. 9 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN

ISLAM TENTANG PEDOMAN UMUM ORGANISASI

KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA

ISLAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Perguruan Tinggi Agama Islam yang selanjutnya disebut PTAI adalah

satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi di bawah

koordinasi Departemen Agama.

2. Organisasi kemahasiswaan adalah Organisasi intra kemahasiswaan PTAI

yang berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri

mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan

dan integritas kepribadian untuk mencapai tujuan PTAI.

3. Organisasi intra kemahasiswaan antar perguruan tinggi adalah organisasi

intra kemahasiswaan yang melaksanakan kerjasama sebagai wahana

melakukan pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap

ilmiah, pemahaman ke arah profesi dan sekaligus meningkatkan

kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan.

4. Kegiatan kurikuler mencakup akademik, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat.

5. Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi

kepemimpinan, penalaran, bakat dan minat, upaya perbaikan

kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN ORGANISASI

Pasal 2

DASAR ORGANISASI

Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai

wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

TUJUAN ORGANISASI

(1) Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan,

mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/

atau kesenian yang bernuansa Islami.

(2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi

dan/atau bakat dan minat dan/atau mengupayakan penggunaannya

untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya

kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan

kebangsaan.

BAB III

BENTUK ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

(1) Setiap PTAI memiliki satu organisasi kemahasiswaan intra-kampus yang

menaungi semua aktivitas kemahasiswaan di tingkat PTAI.

(2) Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud pada ayat (1) di tingkat PTAI

terdiri dari unsur:

a. Musyawarah Senat Mahasiswa sebagai badan tinggi normatif di PTAI;

b. Dewan Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan;

c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan/ Unit Kegiatan Khusus (UKK)

sebagai pelaksana spesifik kegiatan kemahasiswaan.

(3) Setiap fakultas/jurusan memiliki satu organisasi kemahasiswaan intrakampus

yang menaungi semua aktivitas kemahasiswaan di tingkat

fakultas/jurusan.

(4) Organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas dan/atau jurusan, terdiri

dari unsur:

a. Musyawarah Himpuan Mahasiswa Jurusan dan/atau Program Studi;

b. Senat Mahasiswa sebagai pelaksana kegiatan kemahasiswaan.

(5) Bentuk atau badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antarmahasiswa, selama tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta PTAI

yang bersangkutan.

(6) Organisasi kemahasiwaan antar-PTAI yang sejenis menyesuaikan dengan

bentuk kelembagaan di bawah pembinaan dan tanggung jawab

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

BAB IV

KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TANGUNG JAWAB

Pasal 5

Kedudukan organisasi kemahasiswaan sebagai kelengkapan non-struktural

pada PTAI yang bersangkutan.

Pasal 6

Organisasi kemahasiswaan intra PTAI mempunyai fungsi sebagai wahana

dan sarana:

(1) Perwakilan mahasiswa intra PTAI untuk menampung dan menyalurkan

aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan

kemahasiswaan;

(2) Komunikasi antarmahasiswa;

(3) Pengembangan potensi mahasiswa sebagai insan akademis, calon

ilmuwan dan intelektual yang berguna bagi masyarakat;

(4) Pengembangan intelektual, bakat dan minat, pelatihan keterampilan,

organisasi, manajemen dan kepemimpinan mahasiswa;

(5) Pembinaan dan pengembangan kader-kader agama dan bangsa yang

berotensi dalam melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;

(6) Pemeliharaan dan pengembangan ilmu dan keagamaan yang dilandasi

oleh norma akademis, etika, moral dan wawasan kebangsaan.

Pasal 7

(1) Mekanisme tanggung jawab organisasi kemahasiswaan ditetapkan

melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan PTAI dengan

tetap berpedoman bahwa pimpinan PTAI merupakan penanggungjawab

segala kegiatan di PTAI.

(2) Pengurus organisasi kemahasiswaan disahkan dan dilantik oleh pimpinan

PTAI sesuai dengan kedudukan/tingkat organisasi yang bersangkutan.

BAB V

KEPENGURUSAN, ANGGOTA DAN MASA BAKTI

Pasal 8

(1) Pengurus organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkatan

sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidangbidang;

(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih yang tata cara dan

mekanismenya ditetapkan oleh panitia pemilihan mahasiswa PTAI yang

bersangkutan;

(3) Calon ketua minimum harus mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

3,25 dan minimal duduk di semester V dan maksimal duduk di semester

VII;

(4) Calon ketua harus memperoleh rekomendasi dari Ketua Jurusan untuk

tingkat jurusan, Pembantu Dekan bidang Kemahasiswaan untuk tingkat

fakultas, Pembantu Ketua bidang Kemahasiswaan untuk tingkat sekolah

tinggi, dan Pembantu Rektor bidang Kemahasiswaan untuk tingkat

Universitas/Institut;

(5) Rekomendasi calon ketua diatur oleh masing-masing pimpinan PTAI.

Pasal 9

Anggota organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah

seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

Pasal 10

Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan adalah 1 (satu) tahun dan

khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

(1) Pembiayaan untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada

anggaran PTAI yang bersangkutan dan/atau usaha lain seijin pimpinan

perguruan tinggi dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan

dan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus akuntabel dan

dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Semua organisasi kemahasiswaan di PTAI yang telah ada pada saat

ditetapkan agar menyesuaikan dengan keputusan ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan keputusan ini ditetapkan oleh pimpinan

perguruan tinggi yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Dengan berlakunya keputusan ini, Peraturan Organisasi Kemahasiswaan

sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

(2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 09 Juli 2007

Pgs. Direktur Jenderal

TTD

BAHRUL HAYAT

NIP. 131602652